Nasional

Kementerian ATR/BPN Ungkap Alasan Pemberian Atribut Baru di Seragam Dinas Pegawainya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkenalkan seragam dinas baru di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Adapun yang baru dari seragam dinas tersebut yakni adanya atribut baret dan tongkat komando. Namun, langkah Badan Pertanahan menggunakan atribut baru berupa baret dan tongkat komando itu menuai beragan reaksi dar berbagai kalangan.

Sebab atribut baru itu memberi kesan seolah olah kementerian ATR/BPN tampak seperti militer. Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teguh Hari Prihatono menjelaskan perihal atribut baru di seragam kementeriannya. Di antaranya, sambung dia, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto ingin ada transformasi di lingkungan kementeriannya.

“Itu yang banyak diurai dijabarkan selama rakernas kemarin bahwa ini kan adalah persoalan yang sangat mendasar dengan Kementerian ATR/BPN,” kata Teguh Hari Prihatono saat dihubungi, Kamis (28/7/2022). Ia menambahkan, Badan Pertanahan adalah institusi vertikal yang mana kebijakannya tidak diotonomikan di tingkat wilayah maupun kabupaten/kota. Artinya, lanjut dia, seluruh instruksi berada langsung di bawah kepemeimpinan menteri.

Sehingga, jajaran Kementerian ATR/BPN harus tegak lurus. Menurut Teguh, itu mirip dengan sejumlah institusi pemerintahan lainnya seperti militer dan kepolisian. “Itu memiliki kemiripan dalam organisasi militer, organisasi kepolisian dan ada beberapa kementerian lain yang juga memiliki pola institusi vertikal,” ujarnya.

Ia menambahkan, Menteri Hadi Tjahjanto ingin jajarannya di Badan Pertanahan memahami apa itu institusi vertikal. “Kalau instruksi menterinya A, maka itu operasionalnya sampai di tingkat bawah adalah A tidak ada yang menyimpang sedikit pun,” ucap Teguh. Selain itu, langkah Menteri Hadi ini sebagai bentuk meningkatkan kedisiplinan di dalam Kementerian ATR/BPN.

Teguh mengatakan itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menunjuk Hadi Tjahjanto sebagai menteri. Menginat masa jabatan presiden akan habis kurang dari dua tahun lagi namun sejumlah target masih perlu dikejar. “Dengan beban target yang begitu besar, mau tak mau harus menata kembali organisasi kementeriannya, salah satunya adalah mendisiplinkan seluruh jajarannya,” kata Teguh.

“Jadi soal atribut atribut itu hanya casingnya tapi isinya di dalamnya ada penegasan di dalamnya selama 3 hari (rakernas) itu,” lanjutnya. Lebih lanjut Teguh menambahkan adanya atribut baru berupa baret, pengubahan tanda pangkat hingga pemberian tongkat komando itu juga sebagai bentuk penyegaran warna pakaian dinas. Dengan adanya baret, tanda pangkat dan tongkat komando bermaksud untuk meningkatkan performa, rasa percaya diri, dan menambah wibawa personil Kementerian ATR/BPN dari tingkat pusat, kewilayahan, hingga Kantah di tingkat kabupaten/kota.

“Dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya. Diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memperkenalkan seragam dinas baru di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pengenalan atribut baru itu dilakukan pada Rabu (27/7/2022) kemarin, di sela sela rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar sejak 26 Juli hingga 28 Juli ini.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa seragam berwarna cokelat muda tersebut digunakan sejak lama. "Cuma saya tambahkan baret dan stik komando," ucap Hadi dalam Konferensi Pers di Hotel Ritz Carlton, dikutip dari keterangan yang diterima, Rabu (27/7/2022). Hadi mengatakan, sebagai instansi yang diisi kurang lebih 35 ribu pegawai, tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.

Hadi juga telah meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus. "Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus," tegas Hadi. Eks Panglima TNI itu mengatakan, selain memberikan kepercayaan diri kepada Kakanwil dan Kakantah, atribut baru juga diharapkan dapat menjaga kewibawaan.

"Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu," kata Hadi.